Stasiun dan Keadilan Ruang

Stasiun dan Keadilan Ruang

Stasiun dan Keadilan Ruang

Artikel / halaman ini telah dibaca oleh 581 orang.

“To truly make good public space, you have to erase the distinctions between architecture, urbanism, landscape, (and) media design.”

— Liz Diller.

Bulan lalu, ketika hendak pergi ke Semarang dari Stasiun Pasar Senen, aku cukup kaget melihat banyak perubahan di sana. Jika orang modern berkata “Stasiun ini telah cukup tertata rapi, tidak ada lagi pedagang asongan yang membuatnya terlihat kumuh”, aku justru merasa ini bukanlah Stasiun Pasar Senen yang aku kenal dan akrab dengan masa kecilku. Benar bahwa stasiun ini telah tertata rapi, tapi entah kenapa justru aku melihat banyak ekonomi rakyat kecil yang “dibunuh” olehnya. Penjaja makanan kecil khas Indonesia yang dulu dengan mudah aku temui, kini fungsinya telah digantikan oleh minimarket modern ala orang kota.

Dulu, ketika berangkat pagi dari Stasiun Pasar Senen, aku selalu membeli nasi uduk dan gorengan dari seorang pedagang asongan yang ada di dalam stasiun. Dengan uang Rp5.000,00 sudah cukup untuk membuatku kenyang hingga siang menjelang. Sekarang? Minimal aku harus mengeluarkan Rp10.000,00 hanya untuk 2 potong roti di minimarket modern tersebut. Jika tetap ingin makan nasi dengan harga yang murah, aku harus keluar dari area stasiun, ke balik tembok tinggi. Sering aku merenung, “Untuk apakah tembok ini? Agar para penumpang tidak melihat penjual makanan ini hanya karena lokasinya berada di luar stasiun dan tidak memberikan manfaat langsung berupa uang sewa bagi PT KAI?”

Tembok di Stasiun Pasar Senen

“Tembok Berlin” di Stasiun Pasar Senen

Seringkali, modern adalah ukuran bagi banyak orang untuk menilai sebuah peradaban dan suksesnya sebuah pembangunan. Pembangunan bisa disebut sukses / beradab ketika semuanya seperti di kota-kota besar: punya mall, bersih, ber-AC, wangi, tidak jorok, tidak ada pedagang asongan yang lalu lalang dan lain-lain. Kita akan selalu membandingkan pembangunan di kota A dengan kota B, tanpa peduli ciri khas ekonomi, budaya dan sosial yang berbeda. Kita akan berkata bahwa Singapura misalnya, lebih sukses dalam membangun kotanya ketimbang Jakarta. Padahal kita tahu bahwa “Every shoe fits not every foot.”

Dalam bukunya yang berjudul “Public Spaces – Urban Spaces”, Matthew Carmona dkk membagi ruang publik berdasarkan pelingkupannya, yaitu external public space (ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya); internal public space (fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya); dan external and internal “quasi” public space (fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya). Sebagai BUMN (PT KAI), area yang ada di dalam wilayah stasiun termasuk ke dalam internal public space, karena itulah semestinya area stasiun bisa bebas diakses oleh seluruh warga, termasuk pedagang asongan.

“When public policy is directed toward urban spaces, it is directed toward people who sit at the margins.”

― Julianne Malveaux.

PT KAI, dan mungkin juga kita, bisa berargumen bahwa mereka hanya melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 dan Pasal 173 UU No. 32 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, serta Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang masuk ke dalam peron stasiun, kecuali petugas, penumpang yang memiliki karcis, dan pengantar/penjemput yang memiliki karcis peron. Namun kita tentu tahu bahwa ketentuan tersebut hanya untuk di bagian dalam peron stasiun dan bukannya di seluruh area stasiun. Salahkah bila pedagang asongan terserbut sekedar memanfaatkan haknya atas ruang publik dengan berjualan di bagian luar area stasiun (halaman)? Aku yakin tidak.

Jika minimarket modern punya hak untuk itu, kenapa pedagang asongan tidak? Apakah, lagi-lagi, karena minimarket membayar uang sewa, sementara pedagang asongan tidak? Aku yakin tak sulit bagi PT KAI untuk mengkoordinir dan mendata mereka yang ingin berjualan di area stasiun. Kita bisa tempatkan pedagang asongan tersebut layaknya porter; mereka didata, dikoordinir dan diberi seragam khusus yang menyatakan bahwa mereka adalah pedagang resmi di stasiun. Jika dirasa perlu, PT KAI bisa memungut bayaran kepada mereka sebagai kontribusi / uang kebersihan, Rp5.000,00 per hari misalnya. PT KAI bisa memasang kamera CCTV di seluruh area stasiun, sehingga, misalnya, jika ada pedagang asongan tersebut yang melanggar ketentuan mengenai ketertiban dan kebersihan, dapat dengan mudah ditindak, dengan cara yang manusiawi tentunya.

“If a policy is wrongheaded feckless and corrupt I take it personally and consider it a moral obligation to sound off and not shut up until it’s fixed.”

― David H. Hackworth.

Pengguna KRL tentu bisa berargumen bahwa ruang publik yang ada di stasiun akan semakin sempit jika pedagang asongan diperbolehkan masuk dengan mengatakan, “Lihat saja seperti apa penuhnya stasiun di saat jam berangkat dan pulang kerja. Untuk penumpang saja tidak memadai, apalagi jika ditambah oleh pedagang asongan.” Padahal itu adalah masalah sepele. Kita bisa mengaturnya dengan hanya membolehkan pedagang asongan untuk berjualan selain di jam-jam tersebut kan? Apa sulitnya berbagi hak atas akses ruang publik kepada pedagang kecil? “Tapi untuk apa ada pedagang asongan? Toh kalau lapar atau butuh sesuatu yang darurat sudah ada minimart di dalam stasiun.” Sekali lagi, hak atas ruang publik bukan hanya untuk pedagang besar, tapi juga untuk pedagang kecil (asongan). Selalu ada solusi jika kita ingin memberikan keadilan ruang untuk semua orang dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, apalagi pemodal.

Lalu bagaimana dengan penjual nasi yang berada di luar area Stasiun Pasar Senen, yang ditutupi tembok tinggi oleh PT KAI? Aku pun yakin tak ada salahnya dan tak ada ruginya bagi PT KAI untuk merobohkan “Tembok Berlin” tersebut sehingga lebih mudah diakses oleh penumpang. Akan terjadi simbiosis mutualisme antara pedagang, PT KAI dan penumpang. Perekonomian lokal pun akan lebih mudah berputar. Sebagai BUMN, konsentrasi PT KAI bukanlah pada untung-rugi semata karena mereka juga harus menyokong perekonomian lokal. Toh dalam Pasal 2 angka 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Aku yakin minimarket, convenience store dan produk-produk modern yang sekarang ada di hampir seluruh stasiun tidak termasuk dalam golongan tersebut, kan?

“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.”

― Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities.

Kita boleh saja berteriak lantang bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang menjalankan perekonomiannya dengan asas Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” meski pada kenyataannya kita bertindak lebih liberal dari perekonomian liberal, dengan tidak memberikan keadilan ruang bagi pelaku ekonomi kelas bawah. Kita adalah manusia modern yang menilai segala sesuatu dari kacamata modernitas, itu pun modernitas “oleh-oleh” dari jalan-jalan kita ke luar negeri. Kita menilai bahwa pembangungan di Indonesia harus seperti di Singapura tapi lupa bahwa mereka tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun sumber daya manusia.

Aku, bahkan mungkin juga kalian, tentu tak lupa bagaimana Walikota Solo yang terdahulu mau menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk bernegosiasi dengan pedagang kaki lima agar mereka mau direlokasi. Alih-alih melakukan sesuatu yang sama, PT KAI justru langsung mengusir dan menggusur para pedagang kecil dan merampas hak mereka atas ruang publik. PT KAI tentu bisa beralasan bahwa kontrak pedagang tersebut sudah habis, meski pada kenyataannya keinginan pedagang untuk memperpanjang kontraknya tidak dikabulkan. Lalu kenapa minimarket boleh?

Kita tentu tak perlu berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika keadilan ruang saja tidak dapat kita berikan. Ruang publik tentu tak hanya diperuntukkan bagi segelintir manusia (modern) saja, tapi bagi seluruh orang. Sudah lupakah kita tentang prinsip “Dari, oleh dan untuk rakyat”? Aku yakin berbuat adil itu tidak sulit, jika kita mau. Pertanyaannya, maukah PT KAI? Maukah kita?

“Ketidakadilan itu tidak dapat dilemparkan pada kehidupan. Hidup ini dasarnya keadilan, kalau ada korban artinya ada yang tidak berbuat adil dan mengambil hak-hak orang lain.”

Andi Hakim.

6 thoughts on “Stasiun dan Keadilan Ruang

  1. andi

    bagus sekali…. saiyah sendiri mengambil catatan kecil dari perubahan ini. Pasutri Tuna Netra yang dulu ngamen di gerbong kini terpaksa ngasong di depan stasiun dan berharap lagi pada bantuan dinas sosial. Juga dari sisi penumpang, banyak yang demi mengejar kereta pagi berangkat dini hari kini tidak lagi mendapatkan “menu” sarapaan aneka ragam di stasiun-stasiun tujuan. Tukang nasi uduk, ulam, kue-kue, mie, bihun lontong dan ketupat sayur, kopi dan teh hangat, plus mie rebus, telur setengah matang dan gorengan yang sebetulnya membantu mengganjal perut sampai hari siang.

    1. facebook-profile-picturePradikta Dwi Anthony Post author

      Ya, tapi sayangnya di mata PT KAI, mungkin, mereka semua sekedar “sampah” yang mengurangi keindahan, kebersihan dan mengganggu ketertiban.

Comments: